Y2F.Media — Bayangkan skenario ini: Anda pulang kerja, lelah dan lapar, berencana memasak makanan hangat untuk keluarga. Namun, setelah mengecek dapur, Anda menyadari tabung gas 3 kg sudah kosong.
Anda bergegas ke warung langganan, tempat Anda biasanya membeli gas dengan mudah. Namun, kecewa mendalam menyelimuti Anda. Warung tersebut, dan beberapa warung lainnya di sekitar rumah, kehabisan stok gas 3 kg.
Skenario ini, sayangnya, bukan lagi hal yang tidak biasa bagi banyak warga Indonesia sejak pemerintah memberlakukan larangan penjualan gas LPG 3 kg di warung-warung eceran mulai 1 Februari 2025.
Kebijakan yang bertujuan untuk menata distribusi dan memastikan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) ini, justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar: kelangkaan gas 3 kg.
Warga kini harus rela berjuang ekstra untuk mendapatkan gas melon. Mereka harus pergi ke agen resmi atau pangkalan, seringkali menempuh jarak yang jauh dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre.
Tidak jarang, usaha mereka sia-sia karena stok gas di agen tersebut telah habis. Keluhan dan protes pun membanjiri media sosial, membuat tagar terkait kelangkaan gas 3 kg menjadi trending topic di X (sebelumnya Twitter).
“Saya sudah keliling tiga agen gas, tapi semuanya kosong. Anak saya masih kecil, saya butuh gas untuk memanaskan susu dan membuat makanan bayi,” curhat seorang ibu rumah tangga di akun X-nya.
Kisah serupa dibagikan oleh banyak pengguna lain, menunjukkan betapa meluasnya dampak kebijakan ini terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Tidak hanya ibu rumah tangga, UMKM pun turut merasakan dampak negatifnya. Pedagang kaki lima, pemilik warung makan kecil, dan pengusaha rumahan yang mengandalkan gas 3 kg untuk memasak, terpaksa menghentikan usahanya sementara waktu karena kesulitan mendapatkan pasokan gas. Kehilangan pendapatan dan terganggunya operasional usaha menjadi konsekuensi yang harus mereka tanggung.
“Usaha warung makan saya terpaksa tutup sementara karena kehabisan gas. Saya sudah mencoba mencari ke beberapa agen, tapi antrean sangat panjang dan stoknya terbatas,” ungkap seorang pemilik warung makan kecil.
Ia menambahkan bahwa kejadian ini bukan hanya merugikan usahanya, tetapi juga membuat pelanggannya kecewa. Kritik pun dilayangkan kepada pemerintah atas kurangnya perencanaan dan antisipasi sebelum kebijakan ini diterapkan.
Banyak yang mempertanyakan apakah jumlah agen dan pangkalan gas 3 kg sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Sosialisasi yang kurang efektif juga dinilai sebagai salah satu penyebab kesulitan yang dialami masyarakat.
“Kebijakan ini bagus di atas kertas, tapi implementasinya buruk. Pemerintah harusnya mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama di daerah-daerah yang aksesnya sulit,” ujar seorang pengguna X.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kelangkaan gas 3 kg ini.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan. Perencanaan yang matang, sosialisasi yang efektif, dan antisipasi terhadap dampak kebijakan sangat penting untuk menghindari masalah serupa di masa mendatang.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka panjang, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kesulitan masyarakat di lapangan. Kelangkaan gas 3 kg ini bukan hanya sekadar masalah distribusi, tetapi juga cerminan dari kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyat.
