Y2F.Media — Perdebatan mengenai arah demokrasi di Indonesia kembali menghangat. Di tengah tuntutan publik akan hasil kerja yang cepat dan praktis, muncul kekhawatiran mengenai pergeseran nilai demokrasi yang mulai dipandang sekadar sebagai urusan administratif dan efisiensi semata. Narasi ini memicu diskusi mendalam tentang apakah kecepatan birokrasi telah mengesampingkan esensi partisipasi publik yang menjadi jantung dari demokrasi itu sendiri.
Diskusi yang berkembang menyoroti fenomena di mana pengambilan kebijakan sering kali dipacu untuk mengejar target efisiensi waktu dan biaya. Namun, pendekatan ini dianggap menyimpan risiko besar. Ketika efisiensi menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, ruang untuk perdebatan, kritik, dan proses musyawarah yang panjang cenderung dipersempit atau bahkan dihilangkan.
Masalah utama yang diangkat adalah bahwa demokrasi secara alamiah memang tidak efisien karena membutuhkan proses mendengar banyak kepala. Jika proses ini dianggap sebagai penghambat kemajuan, maka demokrasi sedang mengalami pendangkalan. Kebijakan yang lahir dari jalur “cepat” tanpa keterlibatan publik yang bermakna berisiko kehilangan legitimasi dan gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.
Kritik terhadap kondisi politik saat ini menekankan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dilihat sebagai prosedur pemilihan rutin atau kecepatan sistem dalam mengeksekusi program. Problem demokrasi yang sesungguhnya terletak pada sejauh mana kedaulatan warga negara tetap terjaga dalam setiap tahap pengambilan keputusan.
Transformasi digital dan otomatisasi birokrasi di tahun 2026 memang membawa kemudahan, namun tidak bisa menggantikan fungsi kontrol sosial. Sinergi antara efisiensi kerja pemerintah dan kualitas keterlibatan warga menjadi tantangan besar. Para pengamat politik menekankan bahwa tanpa adanya substansi keadilan dan ruang dialog yang terbuka, sistem yang efisien sekalipun tetap akan menyisakan residu ketidakpuasan publik yang bisa meledak sewaktu-waktu. Penyelamatan demokrasi menuntut kembalinya fokus pada penguatan hak-hak warga, bukan sekadar optimalisasi angka-angka statistik pencapaian.
